Bank Indonesia Ungkap Peran Data dalam Era AI Global

Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kian mengubah lanskap ekonomi global. Dalam konteks ini, data tidak lagi dipandang sekadar aset teknologi, melainkan telah berevolusi menjadi infrastruktur peradaban. Pesan inilah yang mengemuka dalam paparan Muhammad Zikri, Direktur Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data Bank Indonesia, dalam ajang Cloud Computing Indonesia Conference 2026.

Menurut Zikri, era AI menghadirkan dua fenomena besar yang tak bisa diabaikan, yakni kecepatan perkembangan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya serta konsentrasi geografis kekuatan AI di segelintir wilayah dunia. Kedua hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk menentukan arah kedaulatan digitalnya.

Ia menjelaskan, teknologi generative AI mencatat tingkat adopsi hingga 53 persen hanya dalam tiga tahun terakhir. Sementara itu, tingkat adopsi di tingkat organisasi bahkan telah mencapai 88 persen berdasarkan Stanford AI Index 2026. Angka ini menunjukkan bahwa AI berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan sistem yang menopangnya.

“Ini bukan sekadar evolusi teknologi biasa. Ini adalah lompatan besar yang mengharuskan kita membangun fondasi yang jauh lebih kuat,” ujar Zikri.

Namun, ia menegaskan bahwa membangun AI Sovereignty tidak cukup hanya dengan mengadopsi aplikasi atau teknologi dari luar. Indonesia perlu membangun ekosistemnya sendiri, terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan data.

Data sebagai Fondasi Utama AI

Dalam paparannya, Zikri menyoroti pentingnya mekanisme aktivasi data yang “grounded” atau berbasis realitas. Konsep ini menekankan bahwa kemampuan AI—terutama Agentic AI yang mampu melakukan penalaran, pengambilan keputusan, hingga eksekusi—sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi fondasinya.

Mengutip temuan OECD 2026, AI kini tidak lagi sekadar menjawab pertanyaan, melainkan sudah mampu menjalankan tugas kompleks secara mandiri. Namun, keandalan sistem tersebut sepenuhnya bergantung pada integritas data yang digunakan.

“Jika datanya tidak kuat, maka keputusan yang dihasilkan AI juga akan rapuh,” jelasnya.

Hal ini membawa implikasi besar bagi institusi seperti bank sentral yang berbasis pada informasi. Dalam konteks ini, terjadi pergeseran paradigma signifikan.

Transformasi Bank Sentral di Era AI

Sebelum era AI, tantangan utama bank sentral adalah kecepatan dalam mengumpulkan data. Proses analisis masih mengandalkan statistik makroekonomi tradisional yang bersifat statis, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung reaktif dan terlambat.

Namun di era AI, tantangan tersebut berubah drastis. Fokus kini bergeser pada kualitas data, tata kelola, dan tingkat kepercayaan. Dengan dukungan teknologi seperti Large Language Models (LLM) dan Agentic AI, bank sentral mampu menghasilkan analisis yang bersifat prediktif, real-time, dan bahkan otonom.

“Hambatan utama kita bukan lagi pada kecepatan, tetapi pada integritas data,” tegas Zikri.

Tantangan Tata Kelola dan Regulasi

Meski menawarkan potensi besar, implementasi AI di sektor keuangan juga menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek tata kelola. Di satu sisi, AI membutuhkan data dalam jumlah besar untuk berfungsi optimal. Namun di sisi lain, regulasi seperti BCBS 239 menuntut presisi tinggi, minimalisasi data, serta perlindungan privasi.

Zikri menilai, tata kelola yang baik menjadi jembatan penting untuk mengatasi ketegangan tersebut. Aspek seperti keamanan data, transparansi, akuntabilitas, serta manajemen siklus hidup data menjadi krusial dalam memastikan AI dapat digunakan secara bertanggung jawab.

Risiko Geopolitik dan Ketergantungan Global

Lebih jauh, ia juga mengingatkan tentang risiko geopolitik dalam rantai pasok AI global. Saat ini, penyedia teknologi AI dan infrastruktur cloud masih terkonsentrasi di negara-negara tertentu, sehingga menciptakan ketergantungan bagi negara berkembang.

Dalam skenario ekstrem, ketergantungan penuh pada model AI dan infrastruktur asing dapat mengancam kemandirian kebijakan suatu negara.

“Jika kita bergantung sepenuhnya pada pihak luar untuk pemrosesan kognitif, maka kita juga menyerahkan kedaulatan kebijakan kita,” ujarnya.

Zikri merumuskan kondisi ini dalam sebuah persamaan sederhana: penggunaan model AI asing ditambah infrastruktur cloud asing akan meningkatkan risiko sistemik secara signifikan. Sebaliknya, data lokal yang dikelola secara mandiri dan berkualitas tinggi dapat menjadi fondasi kedaulatan digital.

Strategi Bank Indonesia: Data sebagai Produk Utama

Dalam menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya melalui inisiatif BI4.0 OmniExperience (OmniXP), yang menempatkan data sebagai produk utama, bukan sekadar hasil sampingan operasional. 

Melalui Rencana Induk Digital dan Inovasi (RIDBI), setiap pengambilan keputusan diupayakan berbasis analitik data yang kuat.

Selain itu, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 juga menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem data nasional. Salah satu implementasinya adalah QRIS, yang tidak hanya berfungsi sebagai platform pembayaran, tetapi juga sebagai penghasil data perilaku masyarakat dalam skala besar, dengan pertumbuhan transaksi mencapai 194 persen secara tahunan.

Upaya ini juga diperkuat dengan Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional (RIPDN) 2025–2045, yang menekankan pentingnya integrasi data lintas sektor. Pemerintah menargetkan penghapusan silo data antar lembaga serta standarisasi metadata guna meningkatkan interoperabilitas nasional.

Dalam AI roadmap nasional, Bank Indonesia memegang tiga peran sekaligus: sebagai regulator, produsen data, dan inovator. Peran ini dinilai krusial dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan stabilitas ekonomi.

Menuju Indonesia Emas 2045

Menutup paparannya, Zikri menekankan bahwa transformasi digital harus berlandaskan tiga prinsip utama, yakni kepercayaan, keberlanjutan, dan kemanusiaan. Data harus tetap kredibel, transformasi harus berorientasi jangka panjang, dan teknologi harus selalu berpihak pada kesejahteraan manusia.

Ia juga mengajak para profesional data untuk melihat perannya secara lebih strategis. Menurutnya, pengelolaan data kini bukan lagi sekadar pekerjaan teknis, melainkan bagian dari upaya menjaga kedaulatan bangsa.

“Data adalah infrastruktur kita, dan kedaulatan adalah tujuan kita,” pungkasnya.