Gara-Gara Lisensi, 80 Persen Pengguna Ingin Tinggalkan Azure

Aturan lisensi perangkat lunak Microsoft dinilai memengaruhi keputusan perusahaan dalam memilih penyedia layanan cloud. Survei terhadap 410 pengambil keputusan di bidang perangkat lunak dan cloud di Amerika Serikat menemukan bahwa sebagian perusahaan memilih Microsoft Azure bukan semata-mata karena keunggulan layanan, melainkan untuk menghindari biaya lisensi tambahan.

Hasil survei yang dilakukan untuk Coalition for Fair Software Licensing (CFSL) itu menunjukkan, 83% responden menyatakan aturan lisensi Microsoft memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan mereka dalam memilih penyedia cloud.

Dari organisasi yang sempat mempertimbangkan alternatif selain Azure, sebanyak 61% akhirnya tetap menggunakan layanan cloud Microsoft tersebut. Salah satu pertimbangannya adalah untuk menghindari tambahan biaya lisensi yang mungkin timbul jika mereka memilih penyedia lain.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan lisensi perangkat lunak dapat menjadi faktor penting dalam menentukan arah investasi teknologi perusahaan. Pilihan penyedia cloud yang seharusnya didasarkan pada kebutuhan bisnis, performa, keamanan, dan efisiensi biaya, ternyata juga dipengaruhi oleh ketentuan penggunaan perangkat lunak yang sudah dimiliki perusahaan.

Mayoritas Responden Ingin Memindahkan Beban Kerja dari Azure

Survei CFSL juga mengungkapkan potensi perubahan besar dalam pemilihan penyedia cloud apabila pembatasan lisensi tidak lagi menjadi persoalan.

Dalam sebuah skenario hipotetis, responden diminta membayangkan kondisi ketika pembatasan lisensi dihapus dan biaya tidak menjadi pertimbangan. Hasilnya, delapan dari sepuluh responden mengatakan akan memindahkan beban kerja mereka dari Azure ke penyedia cloud lain.

Workload merupakan aplikasi, layanan, dan proses komputasi yang dijalankan menggunakan infrastruktur teknologi informasi. Dalam lingkungan cloud, beban kerja dapat berupa aplikasi bisnis, basis data, sistem analitik, hingga layanan digital yang digunakan pelanggan.

Keputusan untuk memindahkan beban kerja biasanya membutuhkan pertimbangan teknis dan finansial. Perusahaan harus memperhitungkan biaya migrasi, keamanan data, kompatibilitas aplikasi, serta kemungkinan gangguan terhadap operasional.

Namun, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa aturan lisensi juga dapat memengaruhi keputusan tersebut. Ketika biaya lisensi menjadi pertimbangan utama, perusahaan berpotensi memilih tetap menggunakan layanan yang sudah ada meskipun sebenarnya ingin beralih ke penyedia lain.

Direktur Eksekutif CFSL, Ryan Triplette, menilai kondisi tersebut dapat membatasi kebebasan perusahaan dalam menentukan layanan cloud yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Perusahaan diarahkan untuk memilih Azure karena sanksi finansial, bukan karena keunggulan layanan," kata Triplette.

Meski demikian, temuan ini perlu dilihat sesuai cakupan surveinya. Data tersebut berasal dari 410 pengambil keputusan di Amerika Serikat dan tidak serta-merta mewakili pengalaman seluruh pelanggan korporasi Microsoft.

Biaya Lisensi Berdampak pada Harga dan Pengeluaran Perusahaan

Selain memengaruhi pemilihan penyedia cloud, tingginya biaya lisensi juga menimbulkan konsekuensi finansial bagi perusahaan. Survei menemukan bahwa 56% perusahaan yang terdampak kenaikan biaya lisensi mengaku menaikkan harga produk atau layanan kepada pelanggan untuk menutupi pengeluaran tambahan tersebut.

Persentase yang sama menyatakan telah mengurangi pengeluaran di bidang lain. Langkah ini menunjukkan bahwa biaya lisensi tidak hanya menjadi persoalan divisi teknologi informasi, tetapi juga dapat memengaruhi strategi bisnis dan pengelolaan anggaran perusahaan secara keseluruhan.

Perusahaan yang harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk lisensi perangkat lunak berpotensi memiliki ruang investasi yang lebih terbatas untuk pengembangan produk, peningkatan layanan, atau inovasi teknologi. Survei tersebut juga menemukan bahwa hampir dua pertiga responden mempertahankan setidaknya satu workload di server milik sendiri, alih-alih memindahkannya ke cloud, karena pembatasan lisensi.

Keputusan ini menunjukkan bahwa migrasi cloud tidak selalu berjalan sesuai kebutuhan teknis perusahaan. Ketentuan lisensi dapat membuat organisasi menunda migrasi atau mempertahankan infrastruktur yang sebenarnya ingin mereka tinggalkan.

Ketentuan Lisensi Microsoft Berbeda di Setiap Layanan Cloud

Microsoft memiliki sejumlah ketentuan yang mengatur penggunaan lisensi perangkat lunaknya di lingkungan cloud. Ketentuan tersebut berbeda-beda, bergantung pada jenis produk, perjanjian lisensi, dan infrastruktur yang digunakan.

Salah satu ketentuan yang tersedia adalah Flexible Virtualization Benefit. Melalui program ini, pelanggan yang memiliki langganan yang memenuhi persyaratan atau Software Assurance aktif dapat menjalankan Windows Server dan sejumlah perangkat lunak Microsoft lainnya pada infrastruktur bersama maupun khusus yang dioperasikan oleh penyedia outsourcing resmi.

Namun, program tersebut tidak berlaku untuk penyedia yang ditetapkan Microsoft sebagai Listed Providers. Daftar tersebut mencakup Amazon Web Services (AWS), Google, Alibaba, dan Microsoft sendiri.

Microsoft juga menetapkan bahwa Windows Server tidak memenuhi syarat untuk program License Mobility through Software Assurance. Meski demikian, pelanggan tetap dapat memperoleh lisensi Windows Server melalui pengaturan layanan cloud lainnya.

Selain itu, dokumentasi Microsoft menetapkan hak penggunaan yang berbeda untuk lisensi tertentu yang diperoleh sebelum 1 Oktober 2019.

Perbedaan ketentuan ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan perusahaan ketika merencanakan migrasi cloud. Organisasi harus memahami apakah lisensi yang telah dimiliki dapat digunakan di lingkungan baru atau justru memerlukan pengaturan dan biaya tambahan.

Regulator Inggris Selidiki Praktik Lisensi Microsoft

Persoalan lisensi Microsoft juga mendapat perhatian dari Competition and Markets Authority (CMA), regulator persaingan usaha di Inggris.

Pada 16 Oktober 2026, CMA mengusulkan penetapan Microsoft sebagai perusahaan dengan status pasar strategis atau strategic market status berdasarkan Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024. Penetapan tersebut akan memberikan kewenangan kepada regulator untuk mempertimbangkan langkah-langkah khusus guna mengatasi persoalan persaingan usaha.

Dalam temuan sementaranya, CMA mengidentifikasi sejumlah hambatan yang dapat menyulitkan pelanggan untuk beralih ke penyedia lain. Regulator juga menyoroti praktik komersial yang dinilai memperkuat posisi Microsoft di pasar perangkat lunak bisnis.

Salah satu persoalan yang sedang diperiksa adalah apakah pelanggan memiliki pilihan yang memadai dalam menentukan platform cloud untuk menjalankan lisensi perangkat lunak yang sudah mereka miliki.

Namun, usulan tersebut masih dalam tahap konsultasi dan belum menetapkan bahwa Microsoft telah melakukan pelanggaran. CMA masih mengumpulkan masukan sebelum memutuskan apakah perusahaan tersebut memenuhi kriteria untuk memperoleh status pasar strategis.

Microsoft menyatakan tidak sependapat dengan penilaian regulator Inggris tersebut.

"Semua produk kami, termasuk Copilot, bersifat terbuka dan dapat dioperasikan bersama sistem lain," kata juru bicara Microsoft dalam pernyataan yang dilansir dari Reuters.

Microsoft menegaskan bahwa pelanggan dapat menggunakan produknya bersama layanan dari penyedia lain yang menjadi pesaingnya. Perusahaan tersebut juga menyambut pengakuan CMA bahwa posisinya di pasar layanan cloud tidak memerlukan penetapan status pasar strategis secara terpisah.

CMA menerima tanggapan atas konsultasi tersebut hingga 13 November 2026. Regulator dijadwalkan mengeluarkan keputusan akhir mengenai penetapan status tersebut paling lambat 13 Februari 2027.

CMA Dorong Penggunaan Multicloud yang Lebih Fleksibel

Selain menyelidiki praktik lisensi Microsoft, CMA juga berupaya mengurangi hambatan bagi perusahaan yang ingin berpindah penyedia cloud atau menggunakan beberapa layanan cloud sekaligus. Regulator bekerja sama dengan Microsoft dan AWS untuk mengembangkan sejumlah langkah yang diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pelanggan bisnis.

Dalam pembaruan pada 16 Oktober 2026, CMA melaporkan kemajuan dalam upaya tersebut. Salah satunya adalah penghapusan biaya transfer data bagi pelanggan yang berpindah penyedia cloud. Regulator juga melaporkan adanya upaya untuk mengurangi biaya bagi organisasi yang menggunakan beberapa platform cloud atau menerapkan strategi multicloud.

Multicloud merupakan strategi penggunaan layanan dari dua atau lebih penyedia cloud untuk menjalankan kebutuhan teknologi informasi perusahaan. Strategi ini memungkinkan organisasi memilih layanan yang paling sesuai untuk setiap beban kerja, sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu penyedia.

Langkah lain yang dibahas mencakup penyediaan konektivitas langsung antara pusat data milik penyedia cloud yang saling bersaing. CMA juga mendorong mekanisme yang memungkinkan pelanggan dan perusahaan pesaing mengajukan permintaan perbaikan interoperabilitas, yakni kemampuan berbagai sistem untuk bekerja sama dan bertukar data.

Meski demikian, regulator menilai masih ada sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan. Di antaranya adalah pengelolaan identitas dan hak akses di berbagai lingkungan cloud serta hambatan teknis dalam memindahkan aplikasi yang dirancang agar dapat digunakan di berbagai platform.

CMA berencana terus memantau perkembangan langkah-langkah tersebut dan menerbitkan pembaruan berikutnya pada musim semi 2027.

Kebebasan Memilih Cloud Jadi Perhatian Perusahaan

Hasil survei CFSL dan penyelidikan CMA memperlihatkan bahwa persoalan lisensi perangkat lunak semakin berkaitan erat dengan persaingan di pasar cloud. Bagi perusahaan, kemampuan memindahkan aplikasi, data, dan beban kerja dari satu penyedia ke penyedia lain menjadi pertimbangan penting dalam menyusun strategi teknologi jangka panjang.

Kemampuan tersebut dikenal sebagai portabilitas cloud. Semakin mudah perusahaan memindahkan beban kerjanya, semakin besar pula fleksibilitas mereka dalam memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Namun, portabilitas cloud tidak hanya bergantung pada kesiapan teknis. Ketentuan lisensi, biaya migrasi, interoperabilitas, dan pengelolaan akses juga dapat menentukan apakah perpindahan tersebut dapat dilakukan secara efisien.

Dengan meningkatnya penggunaan layanan cloud dalam operasional bisnis, perusahaan membutuhkan kepastian mengenai hak penggunaan perangkat lunak yang telah mereka miliki. Di sisi lain, regulator berupaya memastikan bahwa aturan lisensi dan praktik komersial tidak menciptakan hambatan yang tidak semestinya bagi persaingan.

Bagi perusahaan yang sedang merencanakan migrasi cloud, memahami ketentuan lisensi sejak awal menjadi langkah penting agar keputusan investasi tidak hanya didasarkan pada biaya dan kemampuan teknis, tetapi juga mempertimbangkan fleksibilitas penggunaan layanan dalam jangka panjang.