KemenPAN-RB Pacu Digitalisasi dengan Platform Digital Layanan ASN


Digitalisasi

Ilustrasi Digitalisasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tengah mengejar langkah digitalisasi dengan merancang platform digital Layanan Aparatur Negara, yang diharapkan dapat mengakselerasi transformasi birokrasi di Indonesia. Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa platform ini akan menawarkan berbagai layanan digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari pengembangan talenta, pengadaan, hingga layanan dasar kepegawaian.

“Jadi saat ini kita sedang membangun platform digital tentang pengelolaan ASN atau yang kita namanya platform ASN. Di situ kita akan melakukan beberapa layanan khusus untuk ASN,” kata Rini di sela acara Taspen Day dengan tema 'Muda Berkarya Tua Bahagia Bersama Taspen' di Jakarta, Selasa.

Platform ini dijadwalkan akan diresmikan pada tanggal 31 Januari 2024. Salah satu fitur yang ditekankan oleh Rini adalah kemampuan autentifikasi menggunakan Single Sign-On (SSO) dengan memanfaatkan data kependudukan, menggantikan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang saat ini masih digunakan. "Saat ini masih menggunakan NIK dahulu, nanti kita integrasikan," tambah Rini.

Rini menyoroti bahwa dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, birokrasi perlu beradaptasi dan melakukan perubahan dengan cepat. Faktor-faktor kunci yang perlu diperhatikan termasuk peran teknologi dan digitalisasi yang menjadi elemen mendasar dalam tata kelola birokrasi.

Selain itu, Rini juga menekankan transformasi digital yang dijalankan pemerintah bukan sekadar penambahan aplikasi, melainkan fokus pada interoperabilitas aplikasi yang sudah ada. Untuk mendukung hal ini, pemerintah Indonesia juga berencana memiliki Government Technology atau 'GovTech' yang akan mempercepat adopsi teknologi digital di sektor pemerintah.

"Tadi kan akan ada GovTech yang akan membangun, tentu saja sekarang sudah mulai disiapkan. Beberapa kementerian sudah menyiapkan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, dari PAN-RB, dari Kementerian BUMN," ujar Rini.

Dengan inisiatif ini, pemerintah berharap dapat memberikan layanan yang lebih efisien dan responsif, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan Layanan Aparatur Negara. Transformasi digital semacam ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam menjawab tuntutan zaman yang semakin digital


Bagikan artikel ini