APEKSI : Beberapa Aspek yang Perlu Dikembangkan oleh Pemerintah Kota dalam Mendukung Percepatan Smart City


Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Dr. Bima Arya Sugiarto

Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Dr. Bima Arya Sugiarto

Berdasarkan sebuah survei bahwa di tahun 2050, dua per tiga populasi di dunia akann hidup di sebuah kota. Hal ini menunjukkan bahwa kota akan mengalami pertumbuhan terutama dalam hal populasi.

Hal tersebut menjadi penting untuk sebuah kota agar bertransformasi dengan smart city secara konseptual yang bukan hanya membantu mengelola pertumbuhan populasi, melainkan juga dari beberapa aspek untuk mendukung sebuah kota bertransformasi menjadi smart city.

Berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan dikembangkan oleh pemerintah kota dalam mendukung percepatan smart city adalah:

1. Satukan paradigma smart city dan model pengembangan smart city

"Saya kira kota-kota di Indonesia yang saya pelajari ada di garis depan dalam pengembangan smart city adalah menjadikan inovasi teknologi komunikasi dan informasi sebagai faktor enabler utama yang memungkinkan inovasi ini dapat terwujud dengan sempurna," jelas Wali Kota Bogor dan Ketua Dewan Pengurus APEKSI Dr. Bima Arya Sugiarto webinar Cloud Computing Indonesia Conference 2022 : Strategi Percepatan Implementasi Kota Cerdas.

Bima Arya melanjutkan, kombinasi inovasi dan perangkat IT merupakan cara pandang kita bagaimana mengembangkan samrt city. Tanpa adanya inovasi maka hanya terdapat project base oriented serta tidak ada tindakan atau perangkat IT yang dimanfaatkan dalam mengembangkan smart city.

2. E-government adalah akselerator utama smart city

Cara pandang masyarakat dalam memanfaatkan e-government menjadi akselerator utama smart city. Dalam e-government ini, Bima Arya mengharapkan dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh, mengikutsertakan seluruh masyarakat, manajemen organisasi, sumber daya, infrastruktur, data base yang solid dan dapat diakses dengan baik, mengelola informasi data, serta berkolaborasi dan berkoordinasi dengan stakeholder. "Jadi, e-government inilah konsep menyeluruh yang harus diturunkan atau ditata secara satu-satu," ungkap Bima Arya.

3. Implementasi data driven policy making

"Saya kira harus ada kemauan politik yang kuat dari pucuk pimpinan yang diturunkan sampai bawah bahwa data itu adalah model utama referensi kebijakan pemerintah dan semua harus berbasiskan data," tutur Bima.

Bima mengharapkan setiap sektor pemerintah harus mengutamakan pentingnya sebuah data dan semua sistem harus bergerak dalam melakukan updating data, menganalisis data dan semua data harus digunakan sebagai referensi bagi kebijakan.

4. Membangun sistem informasi terintegrasi dan interoperabilitas data

Pentingnya membangun sistem informasi yang terintegrasi dan interoperabilitas pada data dan Bima Arya berharap bahwa jangan sampai setiap dinas membangun data masing-masing serta membangun aplikasi sendiri yang semuanya belum tentu saling mendukung dan dapat menimbulkan nuansa egosektoral.

Penting untuk memastikan dalam sebuah dinas terbangun dalam sebuah harmoni pada sistem yang terintegrasi, saling berbagi data, saling memberikan supply data, dan membangun ekosistem digital. Semua elemen tersebut harus membangun sebuah ekosistem digital yang kuat serta dapat mengantisipasi setiap kebutuhan. 

5. Membangun kompetensi teknologi informasi dan komputasi seluas luasnya

Pada aspek kelima ini selain penting juga selalu menjadi permasalahan di seluruh pemerintah kota yakni salah satunya adalah human resource. Selain itu, permasalahan yang sering terjadi pada birokrasi pemerintahan adalah tour of duty yakni rotasi antar pegawai pemerintahan yang berjalan secara rutin seringkali menjadi penghambat program-program terutama dalam hal pengembangan smart city.

"Oleh karena itu, yang dapat kita lakukan adalah memiliki long term planning dan menyesuaikan resources yang dibutuhkan dan proses pembinaan kepegawaian, serta keterlibatan stakeholder yang lain dalam mendukung program yang telah dibuat," ujar Bima.

Dalam format Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) banyak sekali kegiatan yang telah dilakukan untuk membangun kompetensi bagi aparatur sipil negara, baik kompetensi di tingkat pimpinan tertinggi, melakukan capacity building di tingkat kepala dinas yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi teknologi informasi seluas-luasnya.

6. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki

Pemanfaatan sumber daya yang dimaksud bukan hanya mendorong kompetensi dari lingkungan internal dari aparatur sipil negara atau resource kota yang bukan hanya ASN, melainkan juga kampus, komunitas, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa yang bukan hanya mendapatkan ide dari mereka, namun juga skill dan modalitas lainnya yang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini menunjukan kemampuan antara pemerintah kota dan masyarakat untuk berkolaborasi.

7. Sistem layanan smart city yang fokus pada kepuasan dan kemanfaatan publik

Sistem layanan smart city harus langsung berkolerasi positif dengan kepuasan dari pelanggan, konsumen, warga dan memberikan kemanfaatan bagi publik seluas-luasnya. Bima Arya menjelaskan bahwa layanan tersebut dapat dimulai dengan membenahi sektor perizinan, reformasi birokrasi menjadi kunci dalam membangun e-government smart city yang bermanfaat bagi publik sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan publik secara digital.

8. Penerapan teknologi unggul dan inovasi pada dasarnya bertanggung jawab atas kelangsungan hidup, peningkatan kualitas hidup dan jaminan keselamatan publik

"Kita harus memahami bahwa semua yang kita lakukan harus selalu diuji sejauh mana korelasinya bagi kualitas hidup warga bagi dimensi jangka panjang dan sejauh mana hal tersebut berkolerasi dengan angka pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Hal ini juga untuk memonitor sejauh mana smart city ini mendorong untuk menangani seperti persoalan kesehatan warga, sumber daya manusia, dan lain sebagainya," kata Bima Arya. 

Kunci keberhasilan adalah kepemimpinan yang berkualitas dan berintegritas, komitmen seluruh pemangku kepentingan dan inovasi yang terus tumbuh dan berkembang. Bima Arya juga menjelaskan bahwa komitmen politik menjadi faktor kunci yang memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk keberlanjutan dari program smart city di setiap kota.


Bagikan artikel ini