Dua Data Center-Cloud Indonesia Dibiayai Prancis dan Korsel

Dalam upaya pengembangan teknologi informasi di Indonesia, Direktur Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Samuel A. Pangerapan mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan pembangunan Government Cloud dan data center sebagai langkah dalam transformasi digital di Indonesia.

"Untuk pemerintahan kami sudah menyiapkan Government Cloud," jelas Samuel, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Menurut Samuel, untuk saat ini telah ada 2.700 data center dan room server. Dengan jumlah sebanyak itu, hanya terdapat tiga persen (3%) yang diverifikasi layak untuk dijadikan data center. Sementara sisanya hanya merupakan sebuah room server yang masih sangat sederhana dan minimalis.

Samuel pun mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah bersedia untuk membangun dua data center besar di Indonesia. Bila dilihat dari persentasenya, biaya dalam pembangunan dua data center tersebut bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) negara Korea Selatan dan Perancis. Namun dalam pembahasannya masih terdapat satu negara lagi, tapi untuk sekarang belum diputuskan.

Meskipun begitu, Samuel mengatakan untuk kedua data center tersebut, nanti akan terkoneksi dengan data center yang telah ada sebelumnya. Data center sebelumnya itu diantaranya BPPT, Dukcapil Kemendagri serta Kementerian Keuangan.

"Itu nanti akan kami operasikan untuk dijadikan satu layanan cloud yang tersambungkan," jelas Samuel.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, data center nasional atau yang disebut juga dengan Pusat Data Nasional (PDN) ini akan dibangun pada tahun 2021. Pembangunan akan dilakukan di Jabodetabek dengan skema pembiayaan Prancis dan di Ibu Kota Negara Baru yang didanai oleh Korea Selatan. Rencana pembangunan PDN pada tahun 2021 tersebut merupakan dalam rangka program percepatan digitalisasi nasional. Dengan harapan, ketika Kementerian pindah ke Ibu Kota Negara yang baru yakni Kalimantan Timur, PDN sudah bisa dipakai.

Tak lepas dari program digitalisasi nasional, Samuel juga mengaku kominfo juga tengah menyiapkan jaringan pemerintah. Selama ini, pemerintah belum pernah mendesain jaringan pemerintah. Padahal, menurutnya jaringan merupakan hal yang sangat diperlukan saat memasuki ruang digital.

"Tanpa teknologi jaringan yang bagus, sangat rentan terhadap serangan. Makanya kami akan mendesain jaringan pemerintah," ujarnya.

Dalam membangun cloud, Kominfo menggunakan biaya APBN yang telah disediakan. Sedangkan untuk sistem keamanan negara dipegang oleh BSSN sebagai badan cyber security. Terdapat juga data center yang akan dipegang oleh Kominfo dan diusulkan dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), seperti Balai Besar Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sementara, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Widodo Muktiyo mengatakan bila SPBE bisa dibangun tahun depan, maka berbagai persoalan seperti terjadi pandemi, bisa dimasukkan dalam pusat data nasional yang terpadu dan terintegrasi. Menurutnya pemerintah belum siap untuk mewujudkan integrasi data tersebut dalam satu sistem. Hal ini disebabkan oleh masing-masing kementerian atau lembaga memiliki sistem data sendiri dan belum terintegrasi.

“Masing-masing kementrian/ lembaga (K/L) punya pusat data yang lokal dan itu justru pemborosan. Mudah-mudahan tahun depan bisa langsung punya satu data secara nasional dan itu bisa dipakai siapapun. Ini menjadi efisien,” ujar Widodo dalam diskusi Forum Merdeka Barat, Rabu (12/8/2020).

Terkait pembangunan Government Cloud, Kominfo juga melakukan kerjasama dengan Google Cloud dalam mendirikan data center, walaupun data center tersebut non-pemerintahan. Dengan begitu, Kominfo sudah melakukan persiapan untuk transformasi digital di Indonesia.