Malaysia Bangun Sovereign AI Cloud untuk Lindungi Data Negara

Malaysia mengembangkan Sovereign AI Cloud untuk memperkuat perlindungan data dan informasi rahasia pemerintah. Proyek ini menjadi bagian dari upaya negara tersebut menjaga kedaulatan data nasional di tengah kekhawatiran terhadap akses pihak asing berdasarkan undang-undang negara lain.

Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, mengonfirmasi pada 14 Oktober bahwa proyek tersebut telah memasuki tahap implementasi. Seperti dilaporkan kantor berita Bernama, pengembangan infrastruktur ini akan dikelola oleh Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) bersama Kementerian Komunikasi.

Fahmi menyoroti potensi risiko keamanan ketika informasi rahasia pemerintah disimpan pada layanan public cloud atau komputasi awan publik yang penyedia layanannya tunduk pada hukum negara asing.

“Kami mengamati bahwa beberapa negara memiliki kebijakan dan undang-undang yang dapat membuat penggunaan layanan cloud publik menjadi kurang aman,” kata Fahmi.

Melalui pengembangan Sovereign AI Cloud, Malaysia ingin memperkuat kendali atas data strategis sekaligus membangun infrastruktur digital yang dapat mendukung pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk kepentingan nasional.

Langkah ini juga mencerminkan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap aspek keamanan, yurisdiksi hukum, dan kedaulatan data dalam penggunaan teknologi komputasi awan, terutama untuk menangani informasi yang bersifat sensitif.

Malaysia Siapkan Investasi RM 2 Miliar

Pengembangan Sovereign AI Cloud masuk dalam Anggaran 2026 Malaysia. Pemerintah mengusulkan investasi sebesar 2 miliar ringgit Malaysia (RM) melalui MCMC untuk membangun infrastruktur yang dapat melindungi data nasional dan mendukung penggunaan AI dalam skala besar.

Menurut Kementerian Digital Malaysia, investasi tersebut ditujukan untuk menyediakan fondasi teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan data nasional sekaligus memperkuat kemampuan negara dalam mengadopsi AI.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, sebelumnya telah mengumumkan rencana pengembangan Sovereign AI Cloud pada Oktober 2025. Rencana tersebut disampaikan setelah pembahasan dalam Dewan Ekonomi Digital Nasional dan Revolusi Industri Keempat.

Infrastruktur ini dirancang untuk mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan serta memperkuat kemampuan AI nasional Malaysia. Dengan tersedianya infrastruktur yang dikelola berdasarkan kebutuhan dan kebijakan nasional, pemerintah berharap pemanfaatan AI dapat berjalan seiring dengan perlindungan informasi strategis negara.

Dalam pelaksanaannya, MCMC akan bekerja dengan arahan dari Dewan Keamanan Nasional, Kementerian Digital, dan Departemen Digital Nasional Malaysia. Koordinasi lintas lembaga ini diperlukan agar pengembangan infrastruktur tidak hanya memenuhi kebutuhan teknologi, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan nasional.

Fahmi sebelumnya menjelaskan bahwa proyek tersebut akan memperkuat perlindungan terhadap informasi strategis pemerintah, termasuk dokumen rahasia yang berada dalam cakupan Undang-Undang Rahasia Resmi Malaysia (Official Secrets Act).

Meski demikian, pemerintah belum mengungkapkan sejumlah detail teknis proyek tersebut. Informasi mengenai perusahaan penyedia infrastruktur cloud, arsitektur teknologi yang akan digunakan, kapasitas komputasi, dan jadwal penerapan belum dijelaskan secara terperinci.

Pemerintah juga belum menyebutkan aplikasi atau sistem pemerintahan yang akan ditempatkan pada platform tersebut.

CLOUD Act AS Jadi Perhatian Malaysia

Kekhawatiran terhadap akses data oleh pihak asing menjadi salah satu faktor yang mendorong Malaysia mengkaji kebijakan cloud berdaulat.

Pada September 2025, Fahmi menyinggung Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act atau CLOUD Act milik Amerika Serikat ketika pemerintah Malaysia sedang mempertimbangkan kebutuhan untuk menerapkan kebijakan cloud berdaulat.

CLOUD Act memungkinkan otoritas Amerika Serikat, melalui proses hukum yang sah, mewajibkan penyedia layanan yang berada di bawah yurisdiksinya menyerahkan data yang berada dalam kepemilikan, penguasaan, atau kendali mereka. Ketentuan tersebut dapat berlaku tanpa bergantung pada lokasi fisik data disimpan.

Dengan kata lain, penyimpanan data di pusat data yang berada di luar Amerika Serikat tidak otomatis menghilangkan kemungkinan akses berdasarkan hukum AS apabila penyedia layanan terkait berada dalam yurisdiksi negara tersebut.

Situasi ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah yang mengandalkan layanan cloud dari perusahaan internasional untuk menyimpan atau memproses informasi penting.

Bagi Malaysia, perlindungan data pemerintah tidak hanya berkaitan dengan keamanan pusat data dari serangan siber. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan aturan hukum yang mengatur penyedia layanan, pihak yang berwenang mengakses informasi, serta mekanisme pengendalian data.

Fahmi mengatakan Malaysia perlu mengkaji persyaratan keamanan cloud untuk memastikan informasi sensitif dan rahasia memperoleh perlindungan yang memadai. Ketika isu tersebut dibahas pada September 2025, pemerintah belum mengambil keputusan akhir mengenai kebijakan cloud berdaulat secara terpisah.

Kebijakan Cloud Nasional Sudah Diluncurkan

Sebelum mengembangkan Sovereign AI Cloud, Malaysia telah meluncurkan National Cloud Computing Policy (NCCP) pada Agustus 2025.

Kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi penerapan teknologi cloud di sektor publik dan swasta. Cakupannya meliputi penggunaan cloud oleh instansi pemerintah, perlindungan data, privasi, serta kepatuhan terhadap persyaratan keamanan dan regulasi yang berlaku.

Kehadiran NCCP menunjukkan bahwa pemerintah Malaysia telah menempatkan tata kelola cloud sebagai salah satu bagian penting dalam transformasi digital nasional. Pengembangan Sovereign AI Cloud kemudian menjadi langkah lanjutan yang secara khusus menyoroti perlindungan data strategis dan kebutuhan pemanfaatan AI.

Namun, masih terdapat sejumlah aspek yang belum diungkapkan kepada publik. Pemerintah belum merinci lokasi penyimpanan data, aturan akses bagi pengelola dan pihak ketiga, serta mekanisme perlindungan operasional yang akan diterapkan pada Sovereign AI Cloud.

Detail tersebut akan menjadi faktor penting untuk menilai sejauh mana infrastruktur baru ini dapat memberikan kendali lebih besar kepada Malaysia atas data pemerintahnya.

Pada akhirnya, keberhasilan proyek ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi atau kemampuan komputasi yang disediakan. Tata kelola data, transparansi pengelolaan, kepastian hukum, dan penerapan pengamanan yang memadai juga akan berperan penting dalam memastikan Sovereign AI Cloud dapat mendukung layanan pemerintah tanpa mengabaikan keamanan informasi nasional.