Pemerintah Dapat Gunakan Big Data untuk Menyusun Kebijakan


Big Data

Ilustrasi Big Data

Presiden Joko Widodo menyatakan soal meminta kritik keras dan terbuka, menuai sorotan dari khalayak. Meski telah diberi kesempatan, rupanya masyarakat saat ini enggan melakukan kritikan karena melihat maraknya kritik keras di media sosial yang berujung pada sanksi hukum.

Pakar Komunikasi Digital, Anthony Leong mengungkapkan pemerintah sebenarnya bisa merumuskan kebijakan yang tepat dengan memanfaatkan big data media sosial.

“Kami mendorong bagaimana pemerintah bisa turut aktif mengabil keputusan dan merancang kebijakan berdasarkan big data, sentimen dan lainnya. Tapi harus difilter akun anonim tidak boleh diikutsertakan karena akan menjadi bias. Jika ini bisa diimplementasikan partisipasi publik untuk pembangunan bisa ikut serta andil dan kontribusi. Jadi bukan langsung menghakimi seseorang yang memberikan aspirasi,” ujar Anthony.

Di era digital, penggunaan media sosial saat ini tidak dapat dipungkiri lagi menjadi media masyarakat untuk mengakses informasi dan juga berkomunikasi. Situasi ini juga tidak bisa dipungkiri menjadi efek dari perkembangan zaman.

“Ya kita sudah tidak bisa menolak dengan situasi era digital ini, memang pemerintah harus punya wadah untuk bisa menggandeng stakeholder yang bisa menilai kritikan masyarakat secara obyektif mungkin seperti dewan etik agar tidak semua kritikan masyarakat langsung dibawa ke ranah hukum,” tambah Anthony yang dikutip dari Detik.com.

Anthony menilai perlu keselarasan dan sinergitas antar Kementerian dan Lembaga pemerintah untuk menghadapi COVID-19. Selain itu, ia menyarankan agar perlu sebuah sistem teknologi yang bisa dipakai pemerintah untuk mengetahui record dari kesehatan seseorang.

Di sisi lain, Anthony juga menjelaskan jika terobosan integrasi digital ini bisa dilakukan Indonesia bisa menekan kasus COVID-19 dan melakukan tracking yang lebih akurat. Hal ini juga bisa digunakan bukan hanya untuk kasus COVID-19, big data ini bisa digunakan yang lebih efektif untuk pemerintah bisa mengetahui kasus-kasus yang ada di masyarakat untuk membuat kebijakan yang tepat.


Bagikan artikel ini