Menkominfo Dorong Industri Cetak Ahli Keamanan Siber


Ilustrasi Cyber Security

Ilustrasi Cyber Security

Pengembangan ekosistem digital dan keamanan siber semakin menjadi fokus utama dalam era digitalisasi saat ini. Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan bahwa diperlukan sekitar 4 juta tenaga ahli keamanan siber untuk memenuhi kebutuhan global hingga tahun 2023.

"Terlebih, hingga 2023, dunia mengalami kekurangan tenaga keamanan siber sebanyak 4 juta orang," ungkap Budi Arie.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, keberadaan tenaga ahli keamanan siber yang handal dan berkualitas sangat penting dalam memperkuat dan mengembangkan inovasi di bidang keamanan siber nasional. Hal ini disampaikannya pada acara peresmian Indosat-Mastercard Cybersecurity Centers of Excellence di Jakarta Pusat.

Menteri Budi Arie menegaskan bahwa kekurangan tenaga keamanan siber yang mencapai 4 juta orang merupakan tantangan serius yang harus segera diatasi. Untuk menghadapi kekurangan tersebut, diperlukan upaya bersama dari pelaku industri dan stakeholder terkait untuk mencetak sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam berbagai aspek keamanan siber.

Salah satu kebutuhan khusus yang disoroti oleh Menteri Budi Arie adalah dalam bidang Application Security Development, Cloud Computing Security, Identity & Access Management, dan keterampilan lain yang relevan dengan keamanan siber. Untuk itu, Menteri Budi Arie mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dalam mencetak tenaga ahli keamanan siber yang berkualitas. "Saya mengajak seluruh pelaku industri serta stakeholder terkait untuk terus bersama-sama mencetak sumber daya manusia keamanan siber berkualitas," ungkapnya. 

Implementasi keamanan siber secara holistik juga menjadi perhatian penting. Menteri Budi Arie menekankan bahwa semua pihak, termasuk dunia usaha, perlu melaksanakan strategi keamanan siber yang komprehensif guna melindungi data dan informasi dari berbagai ancaman yang ada. "Bisa meningkatkan kepercayaan berbagai stakeholders terhadap ekosistem ruang digital kita dapat meningkat, sehingga mampu mendorong investasi. Dan dapat membantu pengguna menyusun sistem pertahanan yang lebih kuat untuk mengantisipasi ancaman serangan di masa depan," ungkapnya. 

Dalam konteks bisnis, implementasi keamanan siber tidak hanya memberikan perlindungan terhadap data, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan berbagai stakeholders terhadap ekosistem ruang digital. Hal ini dapat menjadi dorongan bagi investasi dan membantu pengguna dalam membangun sistem pertahanan yang lebih kuat untuk mengantisipasi ancaman serangan di masa depan.

Pada acara peresmian Indosat-Mastercard Cybersecurity Centers of Excellence, Menteri Budi Arie mengapresiasi kolaborasi antara pihak swasta dan lembaga pendidikan seperti Institut Teknologi Bandung dalam mendukung pengembangan kapasitas, riset, dan inovasi di bidang keamanan siber. Kolaborasi semacam ini diharapkan dapat menginspirasi dan mendorong terciptanya inovasi-inovasi lain yang dapat menghasilkan ruang digital yang aman dan produktif.

"Semoga inisiatif ini dapat menginspirasi serta mendorong terciptanya inovator lainnya. Karena dengan kerja bersama kita wujudkan ruang digital yang aman dan produktif," ungkapnya. 

Acara tersebut juga dihadiri oleh para pemimpin perusahaan ternama seperti President Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha, CEO of Mastercard Michael Miebach, serta Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Gusti Ayu Putri Saptawati Soekidjo. Keberadaan para pemimpin ini menunjukkan komitmen dari berbagai pihak untuk mendukung pengembangan keamanan siber dan ekosistem digital yang aman dan inovatif di Indonesia.

Kekurangan tenaga ahli keamanan siber yang mencapai angka 4 juta orang perlu menjadi perhatian serius bagi semua pihak terkait. Dalam era dimana serangan siber semakin kompleks dan merugikan, investasi dalam pengembangan talenta dan infrastruktur keamanan siber adalah langkah yang tidak bisa ditunda lagi. Semoga upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan handal.


Bagikan artikel ini